Al Muzammil : Pemilu Proporsional Tertutup Lebih Menghemat Biaya

Fraksi PKS menyampaikan Minderheit Nota (nota keberatan) dalam Rapat Paripurna DPR membahas Rancangan Undang-Undang Pemilu, Kamis (12/4). Catatan ini disampaikan sebagai respon atas pilihan mayoritas anggota DPR yang menghendaki sistem pemiihan umum proporsional terbuka, dimana Fraksi PKS tetap menghendaki sistem pemilu proporsional tertutup.

Dalam catatan yang dibacakan anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu Al Muzzammil Yusuf, FPKS tetap pada pendiriannya untuk mengusulkan sistem pemilu proporsional tertutup. Menurut Muzzammil, sistem ini sistem ini mendorong proses kaderisasi yang sehat dalam partai politk. “Sehingga hanya kader-kader terbaik partai politik yang telah bekerja dan berkontribusi membangun basis partai yang akan masuk dalam lembaga legislatif baik di pusat dan di daerah,” tegas Muzzammil.

Selain itu, lanjut Wakil Ketua Fraksi PKS ini, sistem ini memungkinkan biaya pemilu yang lebih murah bagi negara, partai politik, dan calon anggota legislatif. Pemilih hanya mencoblos gambar partai politik di kertas suara, sedangkan gambar calon legislatif dapat ditempelken di bilik TPS. “Sistem pemilihan umum ini memungkinkan kertas suara kecil yang berdampak pada biaya pemilihan umum yang lebih murah sehingga dapat menghemat pengeluaran APBN,” terangnya.

Sistem ini, lanjut Muzzammil, juga menutup kelemahan dari sistem proporsional terbuka, diantaranya: “Pertama, hilangnya rasa kebersamaan dan kerjasama diantara para calon legislatif dalam satu partai politik. Kedua, lahirnya konflik internal kader partai. Ketiga, Tindak pidana korupsi semakin tinggi pasca pemilu karena calon peserta pemilu harus mengembalikan dana kampanye yang besar,” tegasnya. (fpks)

 

http://www.islamedia.web.id/2012/04/al-muzammil-pemilu-proporsional.html

Read More

20.16 | 0 komentar

PKS Prihatin Pengelolaan Tambang Dikuasai Asing

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Mustafa Kamal, menyatakan prihatin terhadap pengelolaan tambang di Indonesia yang sepenuhnya dikuasi oleh pengusaha asing.

"Tentu kita prihatin karena ternyata nyaris seluruh kekayaan sumber daya alam, khususnya pada bidang pertambangan dikuasi oleh pengusaha asing," katanya kepada wartawan di Mamuju, Kamis.

Mustafa menilai ketergantungan bangsa Indonesia terhadap pengusaha asing dalam mengelola potensi pertambangan ini akibat adanya kontrak kerja sama atau perjanjian lama antara pengusaha asing dan pemerintah. Kontrak kerja sama antara pemerintah dan pengusaha asing ini perlu kembali ditinjau karena kebanyakan tidak menguntungkan Indonesia.

Ia mengatakan presiden berjanji akan melakukan peninjauan ulang kontrak kerja sama dengan para pengusaha asing yang menguasai kekayaan alam di negeri ini.

"Pak SBY akan melakukan peninjauan ulang,'' katanya. ''Jika nantinya ada kontrak yang tidak menguntungkan negara, maka bisa dilakukan pemutusan kontrak.''

republika 

Read More

19.41 | 0 komentar

Dilema PKS

Buku Dilema PKS karya Burhanuddin Muhtadi segera mengambil perhatian publik seketika buku itu beredar. Mungkin Anda adalah termasuk orang yang penasaran dengan buku itu, berikut ini adalah kulwit dari Aang Kunaifi (Praktisi Kepemimpinan dan Direktur LMT Trustco Palembang) mengenai buku tersebut :

1. tadi pagi saya menyimak dialog yang konstruktif di tvone tentang #DilemaPKS antara Suara dan Syari'ah :)

2. #DilemaPKS itu merupakan judul sebuah buku yang ditulis oleh Pengamat Politik @BurhanMuhtadi yang merupakan tesis S2 beliau di ANU, Aussy

3. Dialog pagi tadi langsung menghadirkan beliau selaku penulis, juga tokoh PKS, yaitu Bapak Sekjend @anismatta

4. menurut @BurhanMuhtadi tema sentral buku #DilemaPKS ini mendasarkan tentang PKS yang mencoba memadukan antara islam dan demokrasi.

5. PKS yang coba memadukan antara islam dan demokrasi dalam satu tarikan nafas :), lalu pada saat yang sama menggabungkan 2 gerakan

6. Dua gerakan sekaligus, yaitu gerakan sosial ddan politik #DilemaPKS

7. maka dilema seperti inilah yang menurut penulis - berdasarkan teori politik yang beliau pelajari - sedang dirasakan oleh PKS

8. karena menurut beberapa ilmuwan politik internasional, agak sulit membayangkan tentang bersatunya antara islam dan demokrasi

9. Huntington merupakan satu dari prototype ilmuwan sosial dan politik yang mengamini pendapat tentang dilema itu

10. berdasarkan social movement theory juga agak sulit membayangkan gerakan sosial dan politik yang bersatu padu dalam satu lembaga

11. gerakan sosial adalah milik ormas atau organisasi sosial lainnya, sedangkan partai politik berkiprah dalam sebuah gerakan politik.

12. karena PKS sebagai sebuah partai, adalah parpol yang paling sering (data kompas dan republika) melakukan aksi2 sosial

13. sebut saja aksi2 demonstrasi, penanggulangan bencana alam, kerja2 baksi sosial, dsb

14. dua tema besar ini yang menurut @BurhanMuhtadi dalam dialog pagi tadi coba dia teliti dalam tesis yang sekarang sudah berbentuk buku :)

15. Nah, Pak @anismatta mencoba menjawab atau lebih tepatnya menjelaskan tentang PKS dengan semua keunikan (baca : keistimewaan).

16. terlalu singkat memang penjelasan beliau (karena waktunya juga singkat), tapi saya coba untuk menjelaskan tentang apa yang disampaikan

17. sebenarnya PKS menyelesaikan tema2 tentang suara dan syari'ah, gerakan sosial dan gerakan politik

18. Pada titik itu (Ideologis, Idealisme, Filosofis), PKS (kader2 utamanya) sudah tidak ada masalah lagi, sudah final

19. PKS menjadikan Islam sebagai ideologi bagi partai. karena itu, partai ini mendasarkan kerja2 politiknya kepada agama ini

20. itulah yang menyebabkan partai ini tidak mengalami kegalauan, atau dilema yang disinyalir oleh beberapa ilmuwan politik.

21. saya tidak meragukan analisa2 ilmuwan politik itu, dan bahkan beberapa saya nilai objektif, seperti analisa @BurhanMuhtadi

22. cuma maaf kalau yang saya ragukan adalah pisau analisa yang mereka gunakan dalam membedah PKS, yaitu teori2 sosial dan politik barat

23. karena teori2 itu memang bersumber pada konteks yang sifatnya sekular, memisahkan antara agama dan kehidupan, terutama politik

24. sehingga idealisme yang bersumber dari agama rasanya tidak mungkin bisa bersanding dengan kerja2 politik

25. kerja2 politik yang selalu identik dengan opportunistik, pragmatis, tipu daya, dan statemen2 negatif lainnya. Sehingga wajar jika....

26. jika mereka meragukan kemampuan PKS dalam mengusung nilai2 agama (islam) dalam kerja2 politik, menyandingkan haq dan batil :)

27. wajar karena mereka membedah PKS dengan pisau analisa yang berbeda dengan yang digunakan oleh kader2 PKS.

28. maka itulah statement @anismatta dalam dialog pagi. bahwa mereka sudah selesai dengan perdebatan suara dan syariah, partai terbuka, dsb

29. sudah selesai pada titik ideologi yang melahirkan nilai2 idealisme, filosofis dalam perjuangan

30. sudah relatif selesai juga dalam titik strategis, walau tetap dalam korelasi positif terhadap waktu dan faktor eksternal lainnya

31. tapi mungkin memang harus lebih banyak dan melakukan akselerasi dalam tataran teknis. sebuah kesadaran, atau sikap mental

32. sikap mental untuk menjadikan nilai2 islam yang syumul, sempuna, dan komprehensif, sehingga menjadi laku secara kolektifitas

33. inilah sebenarnya yang sering sekali disampaikan Sekjend PKS, yaitu @anismatta dalam tulisan2 dan taujih2nya

34. bahwa kemuliaan, kebesaran, serta keagungan islam tidak lengkap kalau tidak bertemu dengan manusia2 yang juga mulia, besar dan agung

35. dan inilah sebenarnya yang menjadi tantang islam di dunia dewasa ini, yaitu mempertemukan islam yang agung dengan pahlawan2nya.

36. undur diri dulu tweps, nanti kultwitnya saya lanjutkan ada agenda mendesak harus diselesaikan :)

37. baiklah, kita lanjut bincang tentang dialog pagi tadi bersama @anismatta & @BurhanMuhtadi membahas buku #DilemaPKS

38. sebelumnya saya bilang kalau @anismatta mengatakan dalam dialog pagi tadi dan dipengantar buku #DilemaPKS bahwa PKS sudah selesai dengan

39. PKS sudah selesain dengan ideologinya, yaitu islam. sedang islam sudah jauh2 hari mendeklarasikan diri sebagai agama sempurna (QS 4 : 3)

40. Maka Anis mengatakan bahwa yang paling penting sekarang bagi kader2 PKS adalah menyadari sepenuhnya tentang islam itu sendiri

41. tentang Islam yang sempurna, dan kemampuannya (Islam) untuk hadir dalam semua konteks kehidupan, kapan dan dimanapun.

42. termasuk kemampuan islam dalam menghadapi dan survive dalam kehidupan berdemokrasi

43. pesimisme tentang perpaduan antara islam dan demokrasi mungkin saja berasal dari keraguan (bersumber dari ketidakpahaman) ttg islam

44. Anis mengakui bahwa partai yang mengusung ideologi tertentu (apapun ideologinya) pasti akan menemukan fakta bahwa dilemanya....

45. bahwa dilemanya selalu terletak antara idealisme dan kapasitasnya, termasuk PKS. Sebab, ideologi membutuhkan pembuktian di lapangan

46. ideologi dan manusia ibarat dua sisi mata uang, tidak bisa dipisahkan. ideologi besar pasti membutuhkan manusia yang besar pula

47. maka debat2 yang membincangkan keraguan islam sebagai sebuah ideologi dengan turunannya, seperti partai terbuka, mampukah islam survive

48. mampukah islam survive dalam demokrasi, apakah PKS nantinya akan bisa menjadi partai besar, adalah debat yang harus diminimalisir

49. jauh lebih produktif berbicara dan bekerja untuk menjadi manusia muslim yang diinginkan oleh islam (tentang ini dikupas lengkap oleh..

50. ....... oleh @anismatta dalam bukunya #ModelManusiaMuslim)

51. meningkatkan kemampuan kader secara kolektif agar benar2 pantas untuk menjadi 2 sisi mata uang bagi islam. agama dan manusia agung

52. pertumbuhan kapasitas itu menurut Anis adalah tentang dialektika antara tantangan dan respon. Dinamika sejarah selalu tercipta begitu

53. apa yang dihadapi PKS sebagai sebuah partai hari ini adalah cara Allah untuk membuat partai ini menjadi lebih besar, tidak selesai....

54. membuat PKS menjadi lebih besar, tidak hanya selesai sekedar menjadi pertai menengah saja. apalagi PKS tidk terbntuk untk Indonesia saja

55. tentunya tergantung dengan respon yang diambil oleh PKS secara kolektif, memilih respon belajar untuk menghadapi tantangan2 itu

56. belajar dengan tidak hanya ada pada individu saja tapi juga dalam skala organisasi, dan kepemimpinan (leadership)

57. maka belajar menjadi usaha untuk mendekatkan jarak antara sebuah ideologi dan kapasitas organisasi yang mengusungnya

58. belajar adalah usaha untuk mendekatkan jarak antara islam dan PKS sebagai pertai pengusung

59. pembelajaran selalu merupakan rahasia di balik semua fenomena pertumbuhan jangka panjang dalam sejarah masy di dunia ini (Anis Matta)

60. maka itulah yang menurut Anis penting dilakukan oleh kader2 PKS, yaitu belajar dan seterusnya begitu

61. menurut saya, pertama sekali yang harus dipelajari adalah tentang islam itu sendiri, karena PKS berjuang untuk dan bersama islam

62. pemahaman yang menyeluruh, lengkap, komprehensif tentang islam itu akan menghasilkan kerja2 yang efektif dan produktif

63. ingat, pemahaman itu sendiri tidak hanya kerja akal, walau memang akal itu sendiri berpengaruh besar. pemahaman itu tntang akal dan hati

64. Hasan Albanna (Pendiri IM) sendiri mengatakan bahwa Pemahaman tentang Islam (Alfahm) adalah rukun bai'at yang pertama bagi para ikhwan

65. pemahaman yang baik tentang islam itulah yang membuat kader2 PKS mempunyai sikap mental, kesadaran yang laik sebagai pemimpin

66. itulah, saya optimis PKS akan bisa memimpin dan bekerja untuk Indonesia dan bahkan dunia, waktu yang akan menjawab

67. tapi memang perlu untuk melakukan akselerasi dalam belajar, agar waktu yang dinanti tidak terlalu panjang dan lama

68. sesegera mungkin PKS memang harus menyelesaikan permasalahan dalam negeri, karena dunia sudah rindu menanti :)

69. PKS tidak hanya bekerja untuk Indonesia tapi juga bagi seluruh dunia. Bukankah kita memang terlahir untuk menjadi pemimpin bagi dunia?

70. Sekian tweps bincang tentang #DilemaPKS, mohon RT jika berkenan, salam untuk semua:)

Demikian kulwit tentang buku Dilema PKS dari Aang Kunaifi, semoga bisa menjawab sebagian rasa penasaran mengenai buku karya Burhanuddin Muhtadi tersebut. []

sumber : http://www.bersamadakwah.com/

Read More

19.56 | 0 komentar

"Golkar Gentar, SBY Trauma"

 

(Sumber: Kompas Cetak, Sabtu, 07/04/2012)

 

Oleh Daniel H.t.*

 

Pada 2 April 2012, dua hari setelah DPR memutuskan mengesahkan penambahan Pasal 7 ayat 6a pada UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN-P 2012, yang memberi kewenangan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dengan persyaratan tertentu itu, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dengan sangat bangga mengklaim bahwa usulan penambahan ayat 6a tersebut adalah usulan dari Golkar (Okezone.com, 02/04/2012). Para kader Golkar pun dengan bangga menyatakan kehebatan parpol-nya karena dengan sukses pula mengarahkan rapat paripurna itu memutuskan demikian.

Namun rasa bangga tersebut tidak berlangsung lama. Rasa bangga itu kini berubah menjadi rasa tidak percaya diri, dan gentar. Yakni, ketika pakar Hukum Tata Negara Yusiril Ihza Mahendra mempersoalkan keberadaan Pasal 7 ayat 6a tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Yusril telah mendaftar permohononan uji materi dan uji formal ayat tersebut ke MK, dan kini menunggu untuk disidangkan setelah Presiden menandatangani UU APBN-P (= Politik, eh Perubahan tersebut).

Alasan Yusril mengajukan judicial review Pasal 7 ayat 6a tersebut karena menurutnya secara materi terutama sekali bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Sedangkan secara formil bertentangan dengan ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan, yang mewajibkan sebuah peraturan perundang-undangan yang disahkan harus memenuhi beberapa asas. Di antaranya adalah asa kejelasan dan kepastian hukum, yang menurut Yusril tidak terdapat di ketentuan Pasal 7 ayat 6a tersebut.

Rasa gentar itu tercermin dari harapan yang dilontarkan oleh Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar Priyo Budi Santoso kepada Yusril Ihza Mahendra agar tidak melanjutkan niatnya menggugat keberadaan Pasal 7 ayat 6a tersebut, karena reputasi Yusril yang selalu menang dalam kasus-kasus hukum serupa.

“Saya tidak anjurkan Anda untuk gugat (uji) ke MK karena reputasi Anda selama ini selalu menang di sana. Saya sarankan pikir ulang,” kata Priyo dalam acara diskusi tentang hal tersebut pada 4 April 2012, yang direspon Yusril hanya dengan senyuman (Kompas.com, 04/04/2012).

Priyo telah jujur dan sepantasnya menyampaikan rasa gentar Golkar terhadap gugatan Yusril tersebut. Karena memang kalau kita pelajari isi ayat 6a tersebut, argumen yang disampaikan oleh Yusri itu sangat masuk akal, dan seharusnya diterima oleh MK.

Mungkin untuk argumen yang menyebutkan ayat tersebut bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 masih bisa diperdebatkan, yang membuat MK bisa berbeda pendapat. Tetapi, untuk ketentuan di dalam UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan, tidak bisa dielak lagi bahwa ayat 6a itu telah melanggar. Khususnya mengenai asas kepastian hukum.

Pasal 6 ayat 1i dengan jelas menyebutkan bahwa materi muatan suatu Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum.

Sedangkan apa yang diatur di ayat tambahan itu (ayat 6a) tidak mempunyai unsur kepastian hukum. Pemerintah diberi kewenangan untuk menaikkan atau menurunkan harga BBM bersubsidi apabila ICP naik di atas 15%.

Menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa patokan ICP adalah USD 120,75/barel. Artinya jika ICP naik di atas harga itu, maka otomatis pemerintah berwenang dan akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Pertanyaannya adalah kapan itu terjadi? Tidak dapat dipastikan, bukan? Bisa saja tiba-tiba besok ICP itu naik melebihi USD 120,75/barel, dan pemerintah pun segera mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi di dalam negeri. Hitung-hitungan bisnis pun bisa kacau.

Yang aneh adalah respon pemerintah (SBY) terhadap gugatan Yusril tersebut. SBY dan para menterinya kelihatannya tenang-tenang saja. Padahal justru pemerintahlah yang akan menanggung akibatnya secara langsung apabila MK menerima gugatan Yusril tersebut (menyatakan ayat 6a itu melanggar hukum, dan dinyatakan tidak berlaku).

Mungkin pemerintah (SBY) sudah trauma pula, maka itu mereka seolah-olah diam saja. Karena sebelumnya pemerintah (SBY) sudah dua kali dikalahkan oleh Yusril Ihza Mahendra di MK. Jangan-jangan ini adalah untuk ketiga kalinya mereka akan dipermalukan Yusril.

Yang pertama adalah soal keabsahan jabatan Jaksa Agung yang mencekal Yusril dalam kasus Sisminbakum, dan yang kedua adalah moratorium remisi untuk napi koruptor. Kalau sampai MK memenangkan Yusril lagi, maka berarti untuk ketigakali berturut-turut pemerintah (SBY) dipermalukan oleh orang yang sama.

Ironisnya, ayat 6a tersebut bukan hasil inisiatif dari pemerintah/Demokrat. Mereka terpaksa mengikuti maunya Golkar dengan opsi tersebut. Setelah disahkan DPR, pemerintah “terpaksa” pula melaksanakannya. Dan, sekarang kena gugatan Yusril. Kalau sampai Yusril menang, maka yang menanggung akibatnya lagi-lagi pemerintah (SBY). Bukan Golkar atau Aburizal Bakrie.

Kalau MK menolak gugatan Yusril pun, ketika unsur ayat 6a itu terpenuhi, dan pemerintah menaikkan harga BBM, maka yang menanggung akibatnya juga adalah SBY. Bukan Aburizal Bakrie, bukan pula Golkar yang sebagai inisiator ayat 6a itu. Yakni, kalau SBY benar-benar nanti menaikkan harga BBM berdasarkan Pasal 7 ayat 6a itu, maka kemungkinan besar unjuk rasa anti kenaikan harga BBM akan kembali terjadi secara besar-besaran. Bedanya, mereka tidak akan datang lagi ke DPR, tetapi semuanya tumpah-ruah, fokus ke Istana Negara saja. Seperti yang saya tulis di tulisan saya yang lalu (Perangkap Golkar di Balik Pasal 7 ayat 6a UU APBN-P 2012).

Benar-benar Golkar telah “mempermainkan” nasib pemerintahan SBY. Sedangkan para kader Demokrat tidak bisa berbuat apa-apa, selain marah-marah kepada PKS.

Benar-benar tragis nasib SBY dan Demokrat di tangan Golkar.

Makanya, kalau mau berteman (baca: koalisi) lihat-lihat orangnya dulu. ***

*sumber: http://politik.kompasiana.com/2012/04/07/golkar-gentar-sby-trauma/

Read More

19.19 | 0 komentar